MANGGARAI BARAT – Suasana di Kantor Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, mendadak ramai setelah puluhan warga masyarakat setempat menggelar aksi damai pada, Senin (15/6/2026) pagi
Aksi unjuk rasa damai ini dipicu oleh kekecewaan mendalam warga terhadap sikap Pemerintah Desa yang dinilai menutup-nutupi pengelolaan anggaran dengan tidak memajang baliho transparansi penggunaan Dana Desa di area publik.
Pantauan di lokasi menunjukkan warga berdatangan secara tertib dengan membawa sejumlah tuntutan terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap pemerintah desa wajib memaparkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media informasi seperti baliho di depan kantor desa agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat. Namun, hal mendasar tersebut diduga kuat diabaikan oleh aparatur Desa Daleng.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa ketiadaan baliho informasi di depan Kantor Desa Daleng yang sebelumnya tidak dipajangkan menimbulkan kecurigaan besar di kalangan masyarakat terkait adanya potensi penyimpangan uang rakyat.
“Kami datang melakukan aksi damai ini untuk menuntut hak kami sebagai masyarakat Desa Daleng, juga sebagai warga negara. Bagaimana kami bisa mengontrol pembangunan jika baliho penggunaan Dana Desa saja tidak dipajang di depan kantor desa? Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik,” tegas perwakilan masa aksi di depan Kantor Desa Daleng pada, Senin (15/6/2026) pagi.
Rapor Merah Pelayanan Desa: Air Bersih, Dana PAUD, dan Jabatan Kosong.
Aksi damai ini sekaligus menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan warga terhadap rentetan persoalan di Desa Daleng yang tidak kunjung selesai, di antaranya:
1. Krisis Air Minum Bersih: Warga mempertanyakan ke mana dialokasikannya Dana Desa, mengingat kebutuhan pokok akan jaringan air bersih yang layak bertahun-tahun selalu luput dari prioritas pembangunan.
2. Sengkarut Dana PAUD: Masyarakat menyoroti ketidakjelasan realisasi dan pemanfaatan Dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang anggarannya diketahui sudah diplotkan namun tidak transparan di lapangan.
3. Kekosongan Kepala Dusun: Pelayanan publik di tingkat dusun lumpuh dan menghambat urusan administrasi warga akibat kosongnya dua jabatan kepala dusun (Kadusun) dalam waktu yang cukup lama.
Pantauan di lokasi menunjukkan warga berdatangan secara tertib dengan membawa sejumlah tuntutan terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap pemerintah desa wajib memaparkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media informasi seperti baliho di depan kantor desa agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat. Namun, hal mendasar tersebut diabaikan oleh aparatur Desa Daleng.
Usai warga menyampaikan poin-poin orasinya di depan Kantor Desa Daleng, salah satu Perangkat Desa tersebut kemudian mengajak perwakilan warga untuk masuk ke dalam ruangan rapat Kantor Desa Daleng guna melakukan diskusi dan dialog terbuka. Langkah persuasif ini disambut baik oleh warga yang menginginkan jawaban langsung dari penanggung jawab kebijakan desa.
Penulis : Tim Infokini
Editor : Tim Infokini
