LABUAN BAJO – Menolak kebijakan Kouta 1.000 orang per hari ke TNK, masa aksi Geruduk Kantor DPRD Manggarai Barat sekitar jam 10:00 WITA, sembari membawa spanduk dan Kertas bertuliskan ‘Penolakan Kouta 1.000 ke TNK’. Dibawah Komando Riki Morgan dan Sergio Try Dedi, mereka mengecam keras kebijakan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Manggarai Barat pada Senin, (13/3/2026) siang.
Walaupun masa aksi dari Aliansi Pariwisata Manggarai Barat (APMB) tidak bertemu langsung dengan Ketua DPRD Mabar, Benediktus Nurdin (Nasdem), masa aksi disambut oleh Wakil Ketua I Rikardus Jani (Demokrat) dan Sewar Gading Wakil Ketua II (PKB), juga sejumlah anggota DPRD Manggarai Barat yang hadir mewakili Pimpinan DPRD Manggarai Barat pada Senin, (13/4/26) siang dihalaman kantor DPRD.
Wakil Ketua I DPRD Manggarai Barat dari Fraksi Demokrat Rikardus Jani menyampaikan, saya sebagai Wakil Ketua I DPRD Manggarai Barat sangat setuju dengan tuntutan massa yang menolak kebijakan Kouta 1.000 orang perhari bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK).
Penolakan yang lebih kompak lagi disampaikan dari Fraksi Golkar Rofinus Rahmat & Anselmus Jebarus. Melalui perwakilannya Rofinus Rahmat, dia mengatakan Fraksi Golkar akan menolak kebijakan BTNK itu.
“Selamat datang dirumah Aspirasi teman – teman semua, yang pasti keresahan dan kegalauan yang dirasakan dari masyarakat dan pelaku Pariwisata di Manggarai Barat, yang pasti kami juga akan merasakan.
Beberapa hari yang lalu, lembaga DPRD sudah melakukan RDP dengan BTNK, saat itu saya sempat menyampaikan bahwa, kebijakan pembatasan Kouta 1.000 ke TNK kami merespon apa yang dirasakan oleh masyarakat Manggarai Barat dan juga pelaku pariwisata,” jelas Rofinus ditengah-tengah masa aksi.
Iya juga sempat menjelaskan soal RDP dengan BTNK di kantor DPRD beberapa hari yang lalu terkait munculnya kebijakan ini.
“Jadi teman-teman, dalam penjelasan kepala BTNK kemari bahwa munculnya kebijakan Kouta 1.000 ini Hengki menyebut salah satu tujuan kebijakan tersebut untuk menjaga reputasi TN Komodo sebagai destinasi pariwisata premium.
Terkait reputasi, pandangan kami bahwa langkah ini dalam rangka untuk menjaga reputasi kalau kita memang benar-benar menjadi tempat wisata premium, destinasi premium menurut pernyataan kata Hengki,” kata Rofinus
“Andaikan ini tidak diintervensi kata kepala BTNK, dijamin pasti akan mengalami degradasi sehingga reputasi itu yang mau kita jaga dengan mengorbankan keinginan-keinginan beberapa pihak yang menginginkan kalau bisa ini jangan diterapkan,” jelas Rofinus.
Dari penjelasan bliau kata Rofinus, saya pertanyakan lagi kepada Kepala BTNK terkait temuan dia di lokasi.
” Saya sempat mempertanyakan kepada kepala BTNK saat itu, apakah Binatang Komodo disana sudah tidak berkembang biak lagi atau ada penurunan jumlahnya, atau ada kerusakan cagar alam yang lain disana,” tegas Rofinus.
Memang benar seperti yang dia jelaskan tpi, harus berdasarkan kajian ilmiahnya dulu. Jangan asal membuat kebijakan saja tanpa ada kajian yang mendalam yang membuat hancurnya sektor perekonomian masyarakat,” lanjutnya
Rofinus Rahmat menilai, sistem managemen di TNK itu adalah liar.
“Terakhir kemarin saya pertanyakan soal sistem managemen liar yang ada di TNK itu. Ketika kelestarian alam dijaga, sampah di bersihkan terus apa lagi yang seperti kepala BTNK sampaikan bahwa demi Kelestarian alam. Dengan kebijakan Kouta 1.000 ini yang diterapkan oleh BTNK, ini adalah kesalahan dari manajemennya, sepertinya ada yang keliru dengan penerapan ini,” ucapnya.
Hari ini kami dari Fraksi Golkar mengambil sikap dan berkomitmen untuk menolak kebijakan Kouta 1.000 ke TNK,” tegas Rofinus Rahmat didepan ratusan masa aksi pada Senin, 13/4 dihalaman Kantor DPRD Manggarai Barat.
Sikap penolakan ini juga disampaikan lansung dari Fraksi Gerindra oleh Kanisus Jehabut. Dia menyebut dirinya dari Fraksi Gerindra menolak kebijakan BTNK ini agar dicabut kembali,” terangnya.
Penulis : Tim Infokini
Editor : Tim Infokini
