LABUAN BAJO –Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Fatinci Reynilda mendampingi Komisi IV DPR-RI. Pendampingan Fantinci karena ia yang memimpin pada instansi terkait dan bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan dan ketahanan pangan di wilayah Labuan Labuan Bajo dan sekitarnya.
Peninjauan lansung dari Komisi IV DPR-RI ini, untuk melihat secara lansung Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang berada di Warloka Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada, Sabtu (25/4/2026) pagi.
Kunjungan ke Kampung Nelayan di Warloka ini dipimpin lansung oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto dan Ahmad Yohan, M.S.i, didampingi Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes, juga Fatincy Reynilda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Manggarai Barat.
Masyarakat nelayan sangat berperan penting sebagai penyedia pangan protein sekaligus penggerak ekonomi nasional. Kondisi sosial ekonomi yang belum merata masih menjadi kendala bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Dengan pendampingan yang tepat maka akan memperluas peluang untuk maju. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Warloka, Komisi IV DPR-RI hadir lebih dekat untuk meninjau lansung sarana prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan di Manggarai Barat. Pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.
Salah satu agenda prioritas Rombongan meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka dengan fokus evaluasi sarpras pendukung mulai dari Gudang penyimpanan ikan, sarana dermaga juga dialog dengan komunitas nelayan hingga infrastruktur penunjang lainnya.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, serta mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat nelayan. Rekomendasi dari kunker ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan alokasi anggaran di sektor kelautan nasional.
Kunjungan strategis ini merupakan bagian dari upaya Komisi IV untuk memantau implementasi program-program pembangunan di sektor perikanan dan kelautan di tingkat daerah.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Komisi IV melakukan evaluasi mendalam terhadap pembangunan infrastruktur perikanan sekaligus melakukan dialog langsung dengan masyarakat nelayan.
Kunjungan ini didampingi oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor kelautan di Manggarai Barat.
Kolaborasi multi-level ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menangani isu-isu strategis kelautan.
Di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Warloka, rombongan melakukan inspeksi komprehensif terhadap kondisi sarana dan prasarana pendukung, meliputi, Gudang Penyimpanan Ikan serta Evaluasi kapasitas dan kondisi fasilitas penyimpanan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
Selanjut rombongan meninjau Dermaga untuk memantau lansung kondisi sarana pelabuhan lokal yang menjadi infrastruktur kritis bagi aktivitas nelayan juga berdialog dengan Nelayan di Warloka untuk menggali informasi tentang tantangan operasional, kebutuhan infrastruktur, dan aspirasi masyarakat nelayan.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program strategis nasional, khususnya Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi kelautan.
Pemkab Manggarai Barat secara konsisten berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sektor perikanan lokal.
Kunjungan kerja ini memiliki nilai penting sebagai mekanisme pengawasan legislatif dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Dengan mendengarkan langsung permasalahan dan kebutuhan masyarakat nelayan, Komisi IV dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk penyempurnaan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih efektif di sektor kelautan dan perikanan.
Penulis : Tim Infokini
Editor : Tim Infokini
