LABUAN BAJO – Kurang lebih 500 orang masa mengepung Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menolak kebijakan Kouta 1.000 orang per hari menuju Taman Nasional Komodo (TNK). Masa aksi yang tergabung dari berbagai Organisasi itu turun ke jalan untuk melakukan aksi Demontrasi. Mereka menuntut untuk mencabut kembali kebijakan pembatasan Kouta 1000 per hari yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK), Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Aksi Demonstrasi ini di lakukan pada hari Senin, (13/4/2026) WITA.
Aksi Demonstrasi ini diajukan oleh kelompok Organisasi yang bergelut di sektor pariwisata Manggarai Barat. Dan hal ini bukan menjadi babak baru dalam perdebatan panjang antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan hak masyarakat untuk hidup sejahtera.
Dalam hal tersebut, masa aksi menilai kebijakan pembatasan Kouta 1.000 orang per hari tersebut jauh di bawah proyeksi kunjungan saat ini ke Taman Nasional Komodo (TNK).
Salah satu Orator Demo Sergio Try Dedi, dalam orasinya menyampaikan, pemerintah Manggarai Barat dulu lagi berjuang untuk mempromosikan Pariwisata yang ada kepada Investor untuk melakukan investasi di tempat Restaurant, Hotel dan juga armada – armada yang lain. Lalu dengan menghadirkan Investor – investor itu di Labuan Bajo, maka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lokal Manggarai Barat,” jelasnya.
Dihadapan ratusan masa aksi, Try Dedi menyampaikan bahwa, kebijakan Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga terkait Kouta 1.000 dinilai Bodoh.
” Kebijakan Kouta 1.000 yang dikeluarkan oleh Kepala BTNK dinilai kebijakan yang sangat Bodoh sekali. Karena, ada sebagian orang yang menolak untuk membangun Resort disalah satu tempat wisata dulu, tapi kata Pa Hengki waktu itu, itu tidak melanggar Konservasi. Lalu terkait dengan kebijakan Kouta 1.000 yang dikeluarkannya kemarin, katanya untuk menjaga kawasan Konservasi. Bagi kami, kebijakan itu dinamakan ‘bodoh’ karena tidak melihat resiko dan dampak pada perekonomian masyarakat dan sektor Pariwisata,” tegas Try Dedi.
Bukan hanya berdampak pada sektor Pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat, akan berdampak juga dengan ratusan Hotel yang ada di Labuan Bajo.
“Bukan hanya pada sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan 1.000 Kouta itu, ada ratusan Hotel juga yang terkena dampaknya, karena menurunya pendapatan. Sehingga Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat juga akan kena dampaknya. Sebagian besar karyawan di Hotel dan Restaurant yang diberhentikan untuk sementara waktu dari tempat kerja mereka. Sementara Hotel, Restaurant dan UMKM merupakan salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Manggarai Barat. Atas kebijakan Kouta 1.000 itu, mau dipekerjakan kemana lagi masyarakat lokal kami disini. Kajian seperti apa sehingga membuat kebijakan pembatasan Kouta ke Taman Nasional Komodo yang dikeluarkan oleh Kepala BTNK itu sendiri. Ini namanya kajian ‘bodoh’ yang membuat hancurnya perekonomian masyarakat,” tegas Try Dedi dihadapan Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga.
Sementara itu, Hendrikus Rani Siga, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang sudah lama berdiri didepan masa aksi menyampaikan, disini saya hanya sebagai Pelaksana Teknis saja.
” Dihadapan adik-adik semua saya menyampaikan bahwa sebenarnya menurut saya itu kebijakan Kouta 1.000 ke TNK untuk kebaikan kita bersama. Namun, dibalik kebijakan itu, jika ada hal-hal temuan lain yang ditemukan oleh teman-teman pelaku Pariwisata, itu lebih baik juga. Jadi, dari poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman tdi perspektif yang disampaikan,” ungkap Hendrikus
Ia juga menyatakan bahwa, terkait kebijakan Kouta 1.000 ke TNK ini, sudah menjadi atensi publik dan Nasional.
” Ini sudah menjadi atensi Nasional, dan besok ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI dan Pa Mentri Kehutanan, sudah tentu itu akan ada kesepakatan ‘politik’ atau keputusan ‘politik’ terkait penerapan Kouta 365.0000 orang per tahun,”jelasnya.
Besok pasti akan membicarakan itu dan bisa saja akan ada keputusan atau pun tidak ada keputusan. Dan nanti pas kunjungan ke Labuan Bajo, nanti akan dipanggil keterwakilan dari semua pelaku pariwisata dan semua elemen masyarakat yang merasakan dampak secara lansung dengan kebijakan ini,” bebernya.
Kepala BTNK juga menjelaskan soal Aplikasi Siora itu adalah Curs yang BTNK gunakan.
“Aplikasi Siora itu ya g kami gunakan untuk memonitor kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan termasuk untuk melakukan reservasi,” ungkap Hengki
Selanjutnya, nanti saya menunggu hasil RDP Mentri Kehutanan dengan DPR-RI besok, jika ada hasilnya nanti saya akan sampaikan juga ke publik,” ujarnya.
Setela itu akan dilanjutkan dengan agenda kunjungan ke Labuan Bajo sekitar tanggal 22 atau 23. Dan yang jelas semua yang disampaikan oleh teman-teman tadi pasti sudah sampai ke Pusat,” lanjutnya.
Penulis : Tim Infokini
Editor : Tim Infokini
