MANGGARAI BARAT – Diduga beberapa oknum guru di SMK Muhamadiyah Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tuai sorotan publik, lantaran Tiga oknum guru tersebut diduga memotong dana Program Indonesia Pintar (PIP) dari 32 orang siswa untuk pembayaran SPP Tahun Anggaran 2026/2027. Sabtu (11/7/26).
R salah seorang siswa penerima dana PIP itu mengatakan Ketiga guru tersebut bersama-sama dengan 32 orang siswa mendatangi salah satu Bank yang ada di Labuan Bajo.
Ia mengatakan Tiga orang guru itu berinisial S selaku Bendahara Komite, inisial J sebagai Operator sekolah dan inisial J salah seorang guru di lembaga pendidikan tersebut.
“Kami didampingi oleh pak J, Ibu S dan Pak J,” ungkap R saat ditemui awak media, Sabtu (11/07/2026).
Ia mengatakan sesampainya di salah kantong Bank di Labuan Bajo, ketiga orang oknum guru tersebut menunggu siswa penerima dana PIP ditempat parkiran mobil.
Saat anak-anak penerima dana PIP dari teller dan keluarga kantor dari kantor Bank, Jehidin lansung menghampiri mereka dan meminta uang tersebut.
“Begitu kami keluar dari kantor Bank pak J lansung menghampiri kami dan meminta uang yang sudah kami terima dan dia bilang uang itu akan langsung dipotong untuk pembayaran SSP,” ucapnya.
Bahkan kata dia, J kerap kali mengancam siswa yang protes terhadap pemotongan dana tersebut dengan kata-kaka kalau tidak mau dipotong maka tidak akan terima lagi bantuan PIP tahap berikutnya.
“Kalau kami tidak kasih itu uang, dia (J) lansung mengancam kami dan dia bilang kalau tidak mau dipotong maka kami tidak terima lagi dana PIP tahap berikutnya. Karena kami takut dengan ancaman itu makanya kami nurut saja,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh M, bahkan ia mengaku kecewa atas tindakan dari ketiga oknum guru itu yang lansung memotong dana PIP tersebut.
“Waktu itu saya minta ke mereka untuk saya punya jangan dulu dipotong semuanya karena saya mau beli sepatu tetapi pak J bilang nanti kalau terima lagi baru bisa beli sepatu,” ucapnya.
M mengaku kesal lantaran sebentar lagi ia akan mengikuti praktek di Labuan Bajo sehingga saat ini ia sangat kesulitan untuk membeli semua kebutuhan saat ia nanti tinggal di Labuan Bajo.
Ia mengaku, nominal uang yang diterima oleh semua siswa penerima PIP senilai Rp. 1.800.000 dan nominal yang dipotong oleh oknum guru tersebut senilai Rp. 1.500.000.
“Kami terima itu uang senilai 1,8 juta dan dipotong oleh mereka senilai 1,5 juta dan bayar mobil 50.000 perorang dan biaya makan di Labuan Bajo 50.000 sehingga yang kami bawah kerumah itu hanya Rp. 200.000,” ucapnya.
“Yang saya heran itu, kenapa potong memang untuk SSP kelas XII sementara saya tidak ada tunggakan waktu kelas XI tetapi karena kami diancam ya, terpaksa kami serahkan saja itu uang,” ucapnya dengan nada kesal.
Kontroversi Pemotongan Dana PIP untuk Kepetingan Pembayaran SPP.
Tindakan oknum guru tersebut menuai sorotan tajam dari orang tua siswa bahkan mereka mengaku kesal dengan tindakan pemotongan uang itu.
“Itu uang bantuan untuk anak-anak kami, kenapa mereka lansung potong begitu, mestinya uang itu harus dikasih ituh dulu entah apapun kegunaan nanti biar orang tua yang atur, kecuali anak saya ini ada tunggakan pembayaran SPP ini tidak,” ungkap S salah satu orang tua siswa penerima bantuan PIP.
S menyebut tindakan dari guru itu justru tidak mencerminkan bahwa mereka itu pendidik dan seperti perampok.
“Yang saya sayangkan adalah mereka inikan guru, tahu aturan penggunaan dana PIP tetapi yang mereka lakukan ini seperti perampok,” ucapnya.
“Kemudian jika anak saya ini pindah ke sekolah lain terus siapa yang bertanggung jawab terhadap uang itu,” lanjutnya.
Menurut S kebijakan pemotongan dana PIP siswa justru menimbulkan tanda tanya besar lantaran belum ada rapat orang tua untuk pembahasan komite tahun 2026/2027.
“Yang anehnya lagi, guru PNS saja mereka terima gaji setelah mereka mengajar dulu, ini tidak, guru di SMK Muhammadiyah belum mengajar tetapi sudah terima gaji, yang benar saja ini sekolah. Kecuali kalau sudah ada pertemuan orang tua untuk membahas yang komite baru bisa mereka melakukan hal seperti itu,” ungkapnya.
Terpisah, MJ selaku operator SMK Muhammadiyah Golo Mori mengaku pemotongan dana PIP siswa ata dasar kesepakatan orang tua saat rapat komite walaupun ia tidak menjelaskan secara rinci isi kesepakatan rapat komite tersebut dan tidak menunjukkan berita acara dalam rapat itu.
“Itu hasil rapat komite dengan orang tua siswa,” ungkap MJ saat ditemui awak media ini, Kamis (9/7/2026).
Ia mengatakan total siswa SMK Muhammadiyah Golo Mori yang menerima dana PIP kategori pemberian sejumlah 32 orang anak.
Pernyataan inisial MJ yang menyebut pemotongan dana PIP siswa SMK Muhammadiyah Golo Mori berdasarkan hasil rapat komite berbeda dengan pernyataan Muhamad Nor selaku ketua komite.
Saat ditemui awak media, Muhamad Nor menyebut saat rapat komite yang dibahas itu tentang sosialisasi penerima dana PIP bagi siswa.
“Saat rapat itu hari yang dibahas itu adalah sosialisasi penerima dana PIP bukan pemotongan dana PIP,” ucapnya.
Ia mengaku sudah ada beberapa orang tua siswa yang sudah mengadu terhadap tindakan pemotongan dana PIP yang dilakukan oleh beberapa oknum guru namun ia tidak bisa ambil keputusan karena hingga saat ini ia belum memeroleh SK penunjukan sebagai ketua komite SMK Muhammadiyah Golo Mori.
“Memang ada beberapa orang tua siswa yang sudah mengadu ke saya mengenai masalah itu, tetapi saya belum ambil tindakan karena saya ini belum dapat SK penunjukan sebagai ketua komite dan saya sudah sampaikan hal ini ke Sekertaris Yayasan untuk mempertemukan orang tua siswa dengan para guru SMK,” ucapnya.
Sementara, Bendahara Komite SMK Muhammadiyah Golo Mori S selalu beralasan ketika awak media ini meminta waktu untuk diwawancara terkait dengan pemotongan dana tersebut.
“Malam juga Pak, Besok Langsung datang saja di Rumah saya di Golo mori, Saya sudah di Rumah sekarang baru balik Liburan,” tulis S saat media ini meminta waktu untuk diwawancara.
Setelah beberapa menit kemudian, S mengirim pesan singkat melalui WhatsApp mengarahkan awak media ini menghubungi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PMD)
“Untuk lebih lanjut terkait Dana PIP pihak kami sudah memberitahukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah(PDM) Ite, Bisa Langsung Telpon dengan Nomor 081 357 500 436 Terimakasih”.
Kemudian awak media ini meminta bahwa konfirmasi kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah akan dilakukan setelah mendapat pernyataan dari dirinya terkait mekanisme pemotongan dana PIP langsung ke Bank namun S mengatakan siap untuk diwawancara.
Setelah dikonfirmasi lagi untuk diwawancara lagi-lagi S beralasan bahwa dirinya sedang mengikuti acara nikah dari keluarganya yang beralamat di Marombok, Labuan Bajo.
“Neka rabo kalau gitu kah Kalau sudah acara nikah nanti saya konfirmasi ite karena yang nikah keluarga suami saya Tabe,”
Terakhir dia (S) meminta awak media ini untuk datang wawancara pada hari Senin, 13 Juli 2026 karena saat itu bertepatan dengan hari sekolah.
“Hari Senin sja,” jawab Sulis.
Penulis : Tim Infokini
Editor : Tim Infokini
