LABUAN BAJO — Nama Benny Kabur Harman atau biasa disebut (BKH) sudah lama menjadi bagian penting dari panggung politik nasional. Lahir di Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 19 September 1962, Beny Kabur Harman dikenal sebagai politikus senior yang konsisten memperjuangkan penegakan hukum, HAM, dan demokrasi di Indonesia.
Benny K Harman menghabiskan masa kanak-kanak hingga remajanya di Flores. Ia merupakan alumni SMA Seminar St. Pius XII Kisol Flores.
Setelah lulus SMA, Benny baru melangkahkan kakinya ke luar Flores. Ia pergi ke Kota Malang untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Harman berhasil lulus dan mendaparkan gelar sarjana di tahun 1987. Berikutnya, ia memasuki dunia kerja.
Pada 1997, Benny mengambil program Magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Benny merupakan sosok yang aktif berorganisasi. Ketika masih berstatus sebagai mahasiswa, ia pernah menjadi aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) serta menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Malang 1986-1987.
Mengawali kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa, Benny tercatat aktif di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan bahkan pernah menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Malang. Dari dunia aktivisme inilah, idealisme hukum dan keadilan sosial Benny ditempa.
Karier politik Benny Kabur Harman dimulai secara nasional ketika ia terpilih sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu 2004. Sejak itu, ia telah empat periode duduk di DPR RI, mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, menjadikannya salah satu wakil rakyat paling berpengalaman dari NTT.
Di parlemen, Benny dikenal vokal dan kritis, khususnya saat menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia tak segan menyuarakan kritik terhadap praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, hingga isu pelanggaran HAM, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ia juga sempat berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008.
Tak hanya berkiprah di politik, Benny juga memiliki latar belakang akademik yang kuat. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Magister Hukum, hingga meraih Gelar Doktor Hukum di Universitas Indonesia. Kombinasi antara akademisi, aktivis, dan politisi menjadikannya figur yang dikenal tajam dalam argumentasi dan konsisten dalam prinsip.
Benny Kabur Harman juga tercatat sebagai pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) serta aktif di berbagai lembaga hukum dan demokrasi, baik nasional maupun internasional. Di tingkat regional, ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption, memperkuat komitmennya dalam agenda antikorupsi.
Dalam perjalanan politik daerah, Benny dua kali mengikuti Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur, yakni pada tahun 2013 dan 2018. Meski belum berhasil, langkah tersebut menunjukkan komitmennya untuk membangun NTT secara langsung dari eksekutif.
Hingga kini, Benny Kabur Harman tetap menjadi figur sentral dalam politik nasional dan daerah—seorang politisi yang dikenal tegas, berpengalaman, dan konsisten membela supremasi hukum.
Secara lebih rinci, berikut perjalanan politik Benny K Harman:
- Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malang (1986-1987)
- Anggota Badan Pekerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan (1999)
- Anggota DPR RI periode 2004-2009
- Berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008
- Bersama sejumlah tokoh hukum seperti Jaksa Agung RI, Basrief Arief, SH, mendirikan National Institute for Legal-Constitutional Government (2008)
- Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia (2004-2009).
- Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption (2005-2010).
- Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI (2009-2012)
- Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014)
- Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat.
Penulis : Tim Infokin
Editor : Sansiro Petra
