JAKARTA – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (14/9/2026) siang. Pertemuan strategis ini fokus membahas evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diintegrasikan menjadi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN), serta pembahasan program Sekolah Rakyat.
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus anggota Komite III, dr. Maria Stevi Harman, menyambut baik langkah pemerintah yang mulai mengintegrasikan berbagai basis data besar demi mewujudkan satu data tunggal nasional. Kendati demikian, legislator berlatar belakang dokter ini secara konsisten memberikan catatan kritis agar pemutakhiran data benar-benar menangkap realita kemiskinan riil di lapangan, khususnya di daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi seperti NTT.
“Terobosan integrasi melalui DTSEN ini sangat baik untuk penargetan bantuan agar memiliki fondasi data tunggal yang sama. Namun, indikator teknis dalam penyusunan data tidak boleh semata-mata berpatokan pada variabel fisik rumah tangga secara kaku. Banyak warga miskin ekstrem di lapangan yang terancam terhapus atau tidak masuk daftar penerima bantuan hanya karena penilaian desil statistik yang kurang fleksibel,” ujar dr. Stevi Harman diruang sidang. Senin (14/9/26).
Legislator berlatar belakang dokter ini menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak boleh sekadar menjadi pelengkap kuantitatif dalam laporan statistik. Ia mendesak agar basis integrasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) yang sedang disusun pemerintah, benar-benar dapat menyaring anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini luput dari akses pendidikan formal maupun nonformal.
“Program Sekolah Rakyat ini memegang peran krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada data. Jangan sampai anak-anak miskin ekstrem di pelosok, seperti di NTT, kehilangan hak mereka untuk belajar di Sekolah Rakyat hanya karena keluarga mereka tidak terdata secara akurat di dalam DTSEN,” tegas dr. Stevi Harman.
Lebih lanjut, dr. Stevi menekankan pentingnya fleksibilitas indikator kemiskinan di lapangan. Menurutnya, pemetaan anak usia sekolah yang membutuhkan intervensi program Sekolah Rakyat sering kali terhambat oleh aturan administrasi yang terlalu kaku. Oleh karena itu, ia mendorong agar Kemensos melibatkan aparatur desa dan komunitas lokal secara aktif untuk melakukan validasi.
“Kita butuh pendekatan humanis. Pendataan Sekolah Rakyat ini harus berbasis realita sosiologis masyarakat setempat, bukan semata-mata angka dingin di atas kertas. Pendampingan sosial dan pelibatan masyarakat lokal secara reguler adalah kunci agar program ini tepat sasaran,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa peran aktif pelibatan masyarakat lokal dalam memverifikasi data di tingkat desa menjadi kunci penting agar bantuan perlindungan sosial tepat sasaran dan mengurangi disparitas.
Pihak pemerintah yang diwakili oleh Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa integrasi tiga basis data besar ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Proses transisi menuju data tunggal DTSEN ditargetkan mampu meminimalkan eror, sehingga bantuan pemerintah ke depan dapat tersalurkan secara presisi.
Rapat kerja yang berlangsung hingga sore hari tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan dan kesepakatan penting yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial, Kepala BPS, serta pimpinan Komite III DPD RI. Integrasi reguler per triwulan dan pelibatan komunitas lokal disepakati sebagai pilar utama penyempurnaan sistem perlindungan sosial nasional ke depan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, jajaran Direktur Jenderal Kemensos, Sekretaris Utama BPS Zulkipli, serta para anggota DPD RI lainnya.
Penulis : Tim Infokini
Editor : Tim Infokini
