MANGGARAI BARAT – Kedudukan hukum (legal standing) klaim sepihak fungsionaris adat Nggorang di Labuan Bajo kini menuai sorotan tajam. Tokoh Masyarakat Labuan Bajo, Florianus Surion Adu, membongkar polemik terkait kedudukan Haji Ramang dan Syair yang mengklaim diri sebagai fungsionaris adat Nggorang, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Selasa (10/11/2026).
Klaim sepihak tersebut dinilai memicu kebingungan publik serta berpotensi menyulut konflik agraria yang serius di tengah masyarakat Manggarai Barat.
Florianus Surion Adu menegaskan bahwa Haji Ramang dan Syair sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum sebagai fungsionaris adat, melainkan hanya keturunan dari mantan fungsionaris adat terdahulu. Dampaknya, segala aktivitas penerbitan surat pengakuan tanah oleh keduanya yang kerap dijadikan syarat sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinyatakan ilegal dan cacat hukum.
Guna meluruskan kesimpangsiuran informasi, Florianus membeberkan rekam jejak historis pengelolaan tanah adat Nggorang yang terbagi dalam beberapa fase penting.
“Pada tahun 1984, para tua-tua adat telah menyerahkan tanah ulayat/komunal peninggalan Kedaluan Nggorang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II Manggarai di bawah kepemimpinan Bupati Frans Dula Burhan,” jelas Feri Adu saat ditemui di Labuan Bajo, pada Selasa (10/11/2026) malam.
Penyerahan bersejarah ini melibatkan puluhan tokoh adat dan saksi kunci, seperti Haku Mustafa (Tua Golo Nggorang), Almarhum Umpu Jempo (Tua Kampung Wae Kelambu), Almarhum Alo Solo (Kepala Kampung Nduli), Ampor (Tua Golo Wae Kesambi), Yoseph Habun (Tua Golo Lancang), serta Muhamad Said (Pegawai Kecamatan).
Dari pihak pemerintah, penyerahan disetujui oleh Ishaka (Kepala Hamente Nggorang/Kepala Kampung Sernaru) dan Kuba Usman (Kepala Desa Labuan Bajo saat itu). Saksi resmi yang hadir meliputi unsur birokrasi, legislatif, dan aparat keamanan, termasuk Gabriel Gampur, Raimundus Rambu, Martinus Misi/Mateus Misi, Simon Jalesy, Amatus Teras, Ahmad Musa, Yusuf Jaman, Bone Daud, dan Mikael Minjo. Pada periode 1984 hingga 1990-an ini, penyerahan masih bersifat pengakuan hak garapan dan keterangan dari pemerintah desa, bukan pembagian secara perorangan (person),” lanjutnya.
Memasuki tahun 1990, para tua kampung sepakat membentuk lembaga kepengurusan adat yang bersifat sementara (ad-hoc) demi keteraturan tata kelola. Lembaga ini dipimpin oleh Haji Ishaka (Ketua) dan Haku Mustafa (Wakil Ketua) dengan tugas khusus menata dan membagi tanah komunal kepada masyarakat, pemerintah, maupun swasta.
Ia menyampaikan, Pada 1 November 1996, Haji Ishaka dan Haku Mustafa menerbitkan Surat Penyerahan Kuasa resmi kepada Hadji Adam Djudie selaku penata wilayah, disaksikan oleh Ismail Karim dan Umar H. Ishaka. Melalui SK Kuasa tersebut, Haji Adam Djudie berwenang menata 16 titik wilayah strategis yang meliputi: Daratan Loh Binongko, Malok Ras/Tondong Ras, Nua Kaba, Tanjung Binongko/Silatey, Lengkong Bune, Golo Binongko (bagian utara, timur, dan selatan), Tanah Genang dan sekitarnya, Golo Wae Rana bagian timur, Malok Wae Bonto, Sebelah barat Bandara Komodo, Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga, Golo Wae Cicu, Golo Karanga bagian timur dan Lokasi lain yang belum tertata dalam wilayah Adat Nggorang.
Selain itu, tokoh seperti Dance Turuk juga menerima SK penataan khusus untuk wilayah Boleng Batu. Setiap proses penataan wajib menggunakan pendekatan budaya lokal Manggarai (Kapu Manuk Lele Tuak) secara kolektif di hadapan warga. Sementara itu, wilayah Batu Gosok/Tenggerau tidak masuk dalam penataan ini karena sudah dibagi sebelumnya.
Florianus Adu juga memaparkan fakta krusial bahwa pada tahun 2013, seluruh tugas penataan dan pembagian tanah komunal dinyatakan telah selesai dan tuntas. Seluruh lahan kini telah terbagi menjadi hak milik perorangan yang sah secara hukum, lengkap dengan dokumen penunjang dan saksi batas.
“Karena tugas penataan sudah selesai, maka lembaga fungsionaris adat secara otomatis membubarkan diri atau tidak ada lagi sejak tahun 2013. Sifat fungsinya adalah fungsional sejarah, bukan jabatan permanen atau posisi yang bisa diwariskan ke anak cucu,” tegas pria yang akrab disapa Feri Adu tersebut.
Lebih lanjut, Florianus mengungkap adanya penyimpangan persepsi yang memicu tumpang tindih lahan sejak tahun 2013. Ia menegaskan tiga poin utama terkait kekeliruan klaim yang berkembang.
“Lahan yang ditata merupakan tanah komunal/ulayat peninggalan Kedaluan Nggorang, bukan tanah pribadi keluarga Haji Ramang atau Syair. Kedudukan Haji Ramang hanyalah anak dari almarhum Haji Ishaka, sehingga tidak serta-merta mewarisi hak fungsionaris adat untuk membagi tanah.
Penerbitan surat pengakuan tanah oleh pihak Ramang dan Syair untuk syarat administrasi BPN dinilai ilegal karena bertentangan dengan konsensus surat pernyataan adat terdahulu dan dilakukan tanpa legal standing.
Tindakan penataan ulang sepihak oleh oknum yang mengaku sebagai fungsionaris baru ini menyebabkan banyak warga yang sudah memiliki tanah sah secara turun-temurun merasa terancam kehilangan hak milik mereka.l,” jelas Feri Adu.
Menyikapi ketegangan agraria ini, Florianus Surion Adu mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan dan menghargai apa yang sudah dirintis oleh para leluhur agar tidak menimbulkan gesekan sosial di akar rumput.
Editor : Tim Info-kini
