LABUAN BAJO – Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Komodo mengambil keterangan perdana dari pelapor, H. Abu Bakar, terkait laporan dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) terpilih Desa Macang Tanggar berinisial NK. Pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang penyidik Polsek Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Kamis (12/11/2026).
Kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Kampung Nangan Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Atas kejadian tersebut, H. Abu Bakar secara resmi telah melayangkan laporan polisi pada Selasa (10/11/2026).
Usai menjalani pemeriksaan, H. Abu Bakar menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya dimintai keterangan terkait dugaan pencurian material tanah cadas serta perusakan pagar dan bangunan rumah di atas lahan miliknya.
“Hari ini saya memberikan keterangan pertama di Polsek Komodo terkait dugaan pencurian tanah cadas milik saya, juga perusakan pagar dan rumah saya oleh oknum NK. Saya diambil keterangan kurang lebih selama empat jam dengan sekitar 30 pertanyaan seputar dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan di atas lahan milik saya,” ujar H. Abubakar.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh murni untuk mencari keadilan serta memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
Di lokasi yang sama, asisten kuasa hukum pelapor, Sirilus Ladur, menjelaskan bahwa tim kuasa hukum belum dapat hadir secara lengkap pada agenda hari ini. Meski demikian, pihaknya tetap memastikan pendampingan hukum bagi kliennya dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perdana tersebut.
“Kami dari tim kuasa hukum hari ini memang belum lengkap, tetapi saya hadir mendampingi klien kami atas nama Haji Abu Bakar menindaklanjuti laporan kami tertanggal 10 November 2026. Hari ini adalah agenda keterangan pertama atas dugaan kasus tindak pidana pencurian dan perusakan,” jelas Sirilus Ladur.
Lebih lanjut, Sirilus memaparkan kajian tim kuasa hukum mengenai jerat pasal dan ancaman hukuman yang berpotensi dikenakan terhadap terlapor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurutnya, perbuatan terlapor dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Berdasarkan kajian kami, untuk dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 sampai 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pencurian biasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V,” pungkasnya.
Editor : Tim Info-kini
