MANGGARAI BARAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Sipri Anjelo, mengecam keras karut-marut pengelolaan dana Revitalisasi Pendidikan untuk tingkat SD dan SMP di wilayah tersebut. Ia meminta para kepala sekolah, khususnya di Kecamatan Lembor Selatan, untuk menjaga wibawa lembaga pendidikan dengan menolak keras segala bentuk intervensi dari luar. Selasa (10/11/2026) siang.
Secara khusus, Sipri meminta para kepala sekolah untuk berani mengusir pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan atau “menjual” nama Bupati Manggarai Barat demi mengambil alih atau mengelola dana revitalisasi sekolah.
“Kepala sekolah harus menjaga wibawa. Usir mereka yang menjual nama Bupati untuk begal kelola dana revitalisasi,” tegas Sipri Anjelo di Manggarai Barat pada Selasa (10/11/2026).
Banyak Laporan dari Masyarakat dan Guru
Sipri mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat, kepala sekolah, hingga guru-guru terkait dugaan intervensi pihak luar dalam pengelolaan dana revitalisasi di wilayah Lembor Selatan. Menurutnya, laporan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Saya banyak mendapat laporan dari kepala sekolah dan guru-guru. Ini bukan isu kecil karena menyangkut dana pendidikan dan masa depan anak-anak,” ujarnya.
Informasi dan laporan yang masuk tersebut akan dijadikan dasar bagi DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk mendorong penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Lima Sekolah Disinyalir Terlibat Pihak Ketiga
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah sekolah di Kecamatan Lembor Selatan disinyalir menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut. Terdapat lima lembaga pendidikan yang sejauh ini disebut-sebut terkait, antara lain:
- SDI Wae Laing
- SMP Amba
- SDI Amba
- SDI Wae Togo
- SDI Wae Mege
Sipri menilai bahwa kepala sekolah, selaku penanggung jawab penuh satuan pendidikan, harus memiliki keberanian untuk memagari instansinya dari tekanan luar yang tidak sah. Ia menegaskan agar pihak-pihak yang meminjam nama kepala daerah untuk memaksa sekolah menyerahkan pengelolaan dana tidak diberi ruang sedikit pun.
“Jangan biarkan sekolah dijadikan alat cari untung. Dana revitalisasi itu untuk memperbaiki fasilitas belajar anak, bukan untuk diperjualbelikan,” cetus Politisi Manggarai Barat tersebut.
Desak Inspektorat dan Kejaksaan Turun Tangan
Guna memastikan transparansi dan mencegah kerugian negara, Sipri mendorong Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera menelusuri dugaan ini secara cermat dan menyeluruh. Penyelidikan diharapkan menyasar seluruh aspek pelaksanaan program.
Aspek-aspek krusial yang didesak untuk diperiksa meliputi:
- Dokumen perencanaan proyek
- Nota belanja dan bukti transaksi
- Aliran dana atau uang
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
“Kalau memang ada pihak luar yang bermain, harus ditindak. Kepala sekolah jangan takut, tetapi juga jangan ikut-ikutan. Jaga integritas,” pungkas Sipri mengingatkan para kepala sekolah agar tidak terseret dalam pusaran kasus hukum.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Pemberitaan ini disusun dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Editor : Tim Info-kini
