Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap musim kemarau. Peristiwa ini merupakan krisis multidimensional yang menjadi ujian nyata bagi kualitas komunikasi publik pemerintah dalam mengelola kepercayaan masyarakat. Ketika api melahap kawasan hutan dan kabut asap menyelimuti permukiman, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memadamkan api secara fisik. Hal yang tidak kalah krusial adalah bagaimana informasi disampaikan, kebijakan dijelaskan, dan masyarakat dilibatkan dalam penanganan bencana.
Pada tahun 2026 ini, karhutla kembali menjadi alarm keras bagi kita semua. Data Kementerian Kehutanan yang dikutip Ombudsman RI menunjukkan bahwa luas areal terdampak karhutla di Indonesia pada Januari–Juni 2026 telah mencapai sekitar 107.465 hektare. Angka yang meningkat dari periode tahun sebelumnya ini menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan upaya yang lebih serius, terencana, dan berkelanjutan. Di tengah situasi genting seperti ini, komunikasi publik bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen penyelamat nyawa dan peredam kepanikan massal.
Kalimantan memiliki kawasan hutan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, menyimpan karbon, dan menjadi benteng keanekaragaman hayati. Ketika kebakaran terjadi, dampaknya menghantam dua lini sekaligus:
• Kehancuran Ekologis: Kehilangan vegetasi, rusaknya habitat satwa endemik, terganggunya keseimbangan lingkungan, dan lonjakan emisi yang memperburuk perubahan iklim.
• Krisis Kemanusiaan: Kabut asap pekat memicu lonjakan risiko gangguan pernapasan akut (ISPA), terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Sektor pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan transportasi pun lumpuh seketika.
Laporan Amnesty International Indonesia pada Agustus 2026 secara tegas menyoroti bahwa karhutla di Sumatra dan Kalimantan telah melanggar hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Saat warga tercekik asap, mereka tidak hanya butuh kepulan air dari helikopter water bombing, tetapi juga pasokan informasi yang cepat, terbuka, dan solutif mengenai langkah perlindungan kesehatan mereka.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, mengelola krisis di tengah bencana menuntut pemerintah untuk menekan ketidakpastian publik melalui tiga aspek utama:
1. Transparansi Informasi: Pemerintah wajib menyajikan data riwayat titik api, pergerakan arah asap, indeks kualitas udara (ISPU), serta perkembangan penyelidikan hukum secara berkala. Kekosongan informasi yang akurat hanya akan melahirkan rumor jahat dan kepanikan digital.
2. Empati terhadap Korban: Komunikasi krisis harus menaruh keselamatan manusia di atas segalanya. Pernyataan pejabat yang defensif atau sekadar menyelamatkan citra institusi tanpa menunjukkan rasa simpati hanya akan memperlebar jarak psikologis dengan rakyat yang sedang menderita.
3. Konsistensi Pesan Antar Lembaga: Karhutla melibatkan banyak ego sektoral dari kementerian, pemda, satgas, hingga dinas kesehatan. Diperlukan satu pintu komunikasi terpadu (single window of information) agar pesan yang diterima masyarakat tidak saling tumpang tindih atau bertentangan.
Krisis komunikasi kerap kali meledak bukan karena apinya yang membesar, melainkan karena pernyataan pejabatnya yang blunder. Pada Oktober 2026, sejumlah pengamat komunikasi melemparkan kritik tajam terhadap pernyataan pejabat pemerintah terkait kontribusi oksigen hutan Indonesia di tengah kepungan asap. Kejadian ini membuktikan bahwa validitas sebuah data akan kehilangan maknanya jika disampaikan pada momentum (timing) dan konteks yang tidak tepat.
Ketika rakyat sedang sesak napas, mereka tidak butuh romantisme kontribusi oksigen masa lalu; mereka butuh solusi konkret hari ini. Pemerintah harus berani mengkomunikasikan ketidakpastian dengan jujur termasuk jika penyebab kebakaran masih diselidiki sambil terus memaparkan langkah mitigasi di lapangan.
Kehadiran media digital pada pertengahan dekade 2026 ini telah mengubah peta komunikasi bencana secara drastis. Melalui platform digital, warga dapat melaporkan kondisi riil di lapangan secara real-time. Namun, kecepatan ini membawa tantangan tersendiri:
• Maraknya penyebaran foto atau video lama (disinformasi) yang diklaim sebagai kejadian saat ini.
• Penggiringan opini sepihak mengenai pelaku pembakaran sebelum investigasi resmi selesai.
Analisis percakapan digital pada Agustus 2026 merekam adanya dinamika sentimen publik yang sangat kritis terhadap respons pejabat di berbagai platform. Pemerintah tidak boleh lagi memakai metode kuno yang searah seperti sekadar menyebar siaran pers. Media sosial harus diubah menjadi ruang dialog dua arah: menjawab aduan warga, mengoreksi hoaks dengan bukti, dan merangkul media massa serta komunitas lokal sebagai mitra strategis penyaring informasi.
Menjelaskan penyebab karhutla membutuhkan kehati-hatian komunikasi yang tinggi. Faktor alam seperti kemarau ekstrem dan karakteristik lahan gambut memang mempercepat penyebaran api, namun pemerintah harus tegas membedakannya dari faktor kesengajaan manusia (korporasi maupun perorangan).
Komunikasi publik yang akuntabel harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum berjalan transparan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, narasi yang menyederhanakan masalah dengan langsung menuduh aktivitas peladang tradisional atau masyarakat adat tanpa investigasi mendalam harus dihindari. Kepercayaan publik otomatis terbangun ketika masyarakat melihat ada keselarasan yang utuh antara pernyataan di mimbar, bukti di lapangan, dan ketegasan sanksi hukum.
Untuk mentransformasi manajemen komunikasi krisis karhutla, pemerintah perlu segera mengeksekusi beberapa langkah taktis:
• Pusat Informasi Terpadu: Menyediakan satu platform digital yang memuat data real-time karhutla dan kualitas udara yang mudah diakses publik.
• Prosedur Komunikasi Berbasis Empati: Memprioritaskan panduan keselamatan warga dan skema bantuan kesehatan dalam setiap narasi utama.
• Mekanisme Dua Arah: Membuka kanal pengaduan cepat untuk memetakan wilayah yang belum tersentuh bantuan logistik atau medis.
• Edukasi Literasi Informasi: Mengajak publik menyaring informasi bencana sebelum membagikannya demi menekan penyebaran hoaks.
• Evaluasi Berkala: Mengukur efektivitas, kecepatan, dan dampak dari pesan yang telah disampaikan terhadap tingkat kepatuhan serta ketenangan masyarakat.
Kesimpulan
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah cermin retak dari tata kelola lingkungan sekaligus komunikasi krisis kita. Ketika hutan Kalimantan terbakar, yang diuji bukan hanya ketangguhan armada pemadam kebakaran di garis depan, melainkan juga kematangan pemerintah dalam membangun kepercayaan, menjelaskan tanggung jawab, dan menaruh keselamatan manusia sebagai hukum tertinggi.
Keberhasilan komunikasi krisis tidak dihitung dari seberapa banyak konferensi pers yang digelar atau seberapa lihai pejabat bersilat lidah. Keberhasilan itu diukur dari seberapa jauh informasi yang disebarkan mampu melindungi paru-paru anak-anak Kalimantan, menyelamatkan ekosistem yang tersisa, dan menggerakkan solidaritas seluruh elemen bangsa demi padamnya api di bumi Nusantara. ***
Penulis : Muh. Fahri Ahmadi
Editor : Sansiro Petra
